Anies Sebut Ada Praktik Intimidasi pada Pilkada DKI 2017

SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku banyak mendapat aduan dari para pendukungnya terkait pencoblosan Pilkada DKI 2017 pada 15 Februari lalu. Salah satu aduannya, kata Anies, adalah ditemukannya dugaan praktik-praktik intimidasi dan pemaksaan.

"Kami kemarin (pencobolosan 15 Februari) mempercayakan proses dan ternyata banyak pertanyaan di situ. Ternyata kita menemukan praktik-praktik intimidasi, praktik-praktik pemaksaan," ucap Anies di Waroeng Ma'kita Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2017.

Meski begitu, Anies tidak menyebut wilayah mana saja yang terdapat dugaan adanya praktik intimidasi dan pemaksaan. Namun, dia menjelaskan bagaimana bentuk dugaan adanya praktik intimidasi dan pemaksaan yang terjadi.

"Terutama terkait dengan sesudah jam 12.00 siang ketika banyak sekali orang datang menggunakan surat keterangan yang ternyata karena petugasnya tidak selalu petugas yang kenal dengan warga, dan pengamanannya tidak selalu dilaksanakan dengan baik, akhirnya banyak yang jebol," terang Anies.

BACA JUGA :

- Dukung Paslon Anies - Sandiaga, Titiek Soeharto Mungkin Dapat Sanksi

- Mendagri : Ahok - Djarot Bisa Layani Masyarakat Tanpa Cuti Kampanye

- Anies : Cegah Banjir Tidak Hanya dari Gubernur, Tapi Seluruh Rakyat

Anies Baswedan pun mengaku akan menindaklanjuti pengaduan yang diterimanya dan ke depan akan membuat langkah-langkah pengamanan. "Semua laporan itu perlu diverifikasi dan perlu kita siapkan langkah-langkah hukum bila ternyata memang terbukti bermasalah," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut akan mengadukan temuan praktik intimidasi dan pemaksaan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sebagian juga kita lihat di lapangan yang pembuktiannya tidak sederhana. Tapi saya percaya bahwa pemilu jurdil (jujur dan adil) itu harus kita tegakkan. Tanpa kejujuran, tanpa keadilan, demokrasi enggak ada artinya," tegas dia.

Menurut Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo juga sudah mengatakan bahwa penegakan hukum menjadi bentuk untuk menjaga proses pemilu yang demokratis. "Tapi sekali lagi ini semua, kami tidak mau, kami dari kemarin sudah dengar cerita itu semua, tapi kami kan konsentrasi pada pemenangan. Cuma kita tidak ingin ini terulang. Itu aja," pungkas Anies.